Di jawa Barat, misalnya, Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heriyawan yang juga kader PKS akan menaikan UMP (Upah Minimum Provinsi) pada tahun 2009 sebesar 10,56%. Ini cukup mengagumkan, mengingat para pengusaha kuat mendesak agar kenaikan UMP tidak lebih dari 6% saja.

Terkait dengan SKB 4 Menteri pun, PKS memiliki suara yang seirama dengan buruh, yaitu menolak SKB 4 Menteri tersebut.

Mihardi, Koordinator Kongres Aliasi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Jabar mengatakan “Bila SKB 4 menteri jadi direalisasikan maka banyak orang terutama kaum buruh yang hidup dibawah standar kelayakan. Tentu saja masa depan kaum buruh kian terjepit”.

Oleh karena itu PKS melalui fraksinya di DPR RI, meminta kepada pemerintah agar mencabut SKB 4 Menteri yang mengatur mekanisme penentuan upah buruh. “SKB itu dicabut karena menimbulkan dualisme dan segera kepada kepala daerah untuk melaksanakan UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,” kata ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq.

Bahkan untuk dapat lebih membawa aspirasi buruh, PKS pun tidak segan merekrut beberapa buruh untuk menjadi Caleg dari PKS. Diantaranya, Riden Hatam Aziz asal Daerah Pemilihan (Dapil) I DPRD Kabupaten Tangerang, Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kabupaten Tangerang Ahmad Saukani asal Dapil II DPRD Kabupaten Tangerang dan Siti Arifah asal Dapil I DPRD Kota Tangerang.

“Perekrutan caleg dilakukan agar aspirasi buruh diperjuangkan anggota dewan,” kata Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Tangerang, Riden Hatam Aziz.

“PKS tancap gas, mas dan kita terjun ke bawah dari rumah ke rumah,” kata Zulkieflimansyah PhD, dosen Pasca Sarjana UI yang juga anggota DPR Fraksi PKS.

PKS, kata Zulkifliemansyah, yakin kasus dugaan pelanggaran pemilu yang menyeret Tifatul itu tak memperburuk citra partai di mata pemilih.

Sebab aksi demo-demo PKS membela Palestina itu dimotivasi spirit kemanusiaan. PKS sejak lama peduli Palestina, dan lawan-lawan politiknya menuding partai Islam ini mengusung isu Palestina untuk mendongkrak kursi parlemennya di dalam negeri.

PKS sempat dituding menunggangi isu Palestina itu. Dan terhadap tudingan ini Sekjen PKS Anis Matta mengatakan, dalam hal kepedulian terhadapa sesama, partainya selalu terdepan. Sebab, menurutnya jangankan bencana di dalam negeri, yang terjadi di luar negeri pun tetap dibantu PKS.

Apalagi dengan Palestina, PKS sudah jauh hari memberi perhatian penuh. Hal ini dibuktikan dengan bantuan yang telah digalang PKS sebanyak US$ 2 juta atau sekitar Rp 22 miliar. Angka perolehan dana PKS ini jauh lebih besar dari sumbangan pemerintah. Lantas dari sisi mana orang menilai PKS mengambil keuntungan dari isu Palestina?

PKS kembali unjuk gigi dengan mengerahkan 20 ribu kadernya di Tugu Monas Jakarta, Minggu. Kali ini PKS mengadakan apel dan peluncuran ‘Relawan 8′, yakni kader PKS yang siap menangani masalah sosial masyarakat dan membantu penanganan bencana.

“Dalam apel dan peluncuran Relawan 8 ini dihadiri anggota Majelis Syuro PKS dan Sekjen PKS Anis Matta. Sedangkan Presiden PKS Tifatul Sembiring tidak bisa hadir karena ada acara keluarga,” kata Humas DPW Jakarta Dedi Supriyadi kepada INILAH.COM, Minggu (25/1).

Acara ini dilakukan untuk mengantisipasi datangnya bencana alam di Jabodetabek, terutama bencana banjir. Peluncuran 20 Relawan 8 ini baru dilakukan saat ini mengingat curah hujan di Jakarta diramalkan membesar pada Februari 2009.

“Yang hadir hanya sekitar 20 ribu relawan, karena hanya mengecek kesiapan aktivitas penanganan bencana pada Relawan 8,” imbuh Dedi. Ribuan kader PKS hadir mengenakan kaos berwarna orange dengan tulisan Relawan 8.

Selain di Jakarta, Relawan 8 juga akan dibentuk di seluruh daerah yang ada di Indonesia melibatkan kader-kadernya. PKS sudah tancap gas. Bagaimana parpol- parpol lain? Jangan mau kalah! [E1]

Sumber : pks.or.id

“Kenapa timing-nya sekarang semua? Para calon presiden itu diperiksa hanya 2 bulan menjelang pemilu legislatif,” kata Maruarar.

VIVAnews – Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Maruarar Sirait, menilai kasus yang membelit Rizal Ramli dan Tifatul Sembiring sama-sama aneh. Keduanya diperiksa hanya kurang dari tiga bulan menjelang Pemilu.

“Saya melihat kuat adanya keanehan pada pemeriksaan Pak Tifatul dan Rizal Ramli oleh kepolisian,” kata salah satu Ketua Dewan Pengurus Pusat PDIP itu dalam diskusi Dialektika Demokrasi “Kebijakan Penurunan BBM: Politik Lipstik” di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 16 Januari 2009.

“Kenapa timing-nya sekarang semua? Para calon presiden itu diperiksa hanya 2 bulan menjelang pemilu legislatif,” kata Maruarar.

Seharusnya, kata Maruarar, penegak hukum jangan tebang pilih. Ada berbagai masalah hukum di sekitar istana yang belum disentuh. “Kalau mau melakukan sesuatu dengan benar, seharusnya dimulai dari hulu,” katanya.

Sebelumnya Wakil Presiden yang juga Ketua Umum Partai Golkar, Jusuf Kalla, membantah campur tangan dalam kasus Rizal Ramli dan Tifatul. “Sama sekali tidak,” kata Kalla di istana Wakil Presiden usai salat Jumat.

http://pks.or.id/v2/index.php?op=isi&id=6716

VIVAnews – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Hidayat Nur Wahid, menganggap tindakan polisi menjadikan Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Tifatul Sembiring, sebagai tersangka sangat aneh. “Jadi, sangat aneh kalau apresiasi (terhadap Indonesia) yang tinggi di mata dunia, di Indonesia (yang berdemonstrasi) malah diajukan sebagai tersangka di kepolisian,” kata Hidayat.

Hidayat meminta pemerintah atau polisi mendudukkan masalah demonstrasi PKS ini sesuai proporsinya. “Jelas sekali, acara demostrasi besar itu memang bukanlah dimaksudkan untuk kampanye, tapi sesuai dengan izinnya yaitu dalam rangka untuk demostrasi guna memberikan solidaritas kepada bangsa Palestina,” kata Hidayat dalam jumpa pers di gedung MPR, Senayan, Jakarta, Kamis, 15 Januari 2009.

“Kalaupun ada bendera partai yang dibawa, sekarang kan bendera partai ada di mana-mana, di jalanan, di tol, di pohon-pohon, di papan-papan reklame — semua dengan nomornya masing-masing, dan tidak ada yang mempermasalahkan itu,” kata Hidayat.

Hidayat lalu mengharapkan permasalahan ini jangan sampai menjadi sesuatu yang aneh di mata dunia.  Kelompok yang melakukan demo besar-besaran membantu bangsa Palestina dalam menolak kejahatan perang Israel yang diapresiasi dengan baik oleh dunia, di Indonesia malah diajukan menjadi tersangka.
• VIVAnews

Sumber : http://www.pk-sejahtera.org/v2/index.php?op=isi&id=6708

JAKARTA – Tudingan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terhadap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dinilai Kejaksaan Agung bukan merupakan tindak pidana pemilu. Untuk itu, Bawaslu diminta berhati-hati mengkaji kasus ini.

“Kan dia hanya melaksanakan demo di Bundaran HI, dan membawa bendera PKS. Itu bukan pidana dan bukan kampanye terselubung,” ujar Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) Abdul Hakim Ritonga di Kejagung Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta, Jumat (16/1/2009).

Menurutnya, dalam UU tidak ada istilah kampanye terselubung. “Kalau kampanye itu menawarkan, menyuruh orang untuk memilih jadi nggak cocok. Tapi saya nggak tahu loh anatominya kalau seperti itu,” tambahnya.

Ritonga meminta, Bawaslu mengkaji terlebih dahulu kasus ini, jangan tiba-tiba telah ditetapkan tersangka dan menyerahkan ke polisi. Diketahui, tersangka dalam kasus ini yaitu Presiden PKS Tifatul Sembiring.

“Intinya, Bawaslu harus hati-hati untuk menentukan delik pemilu supaya jangan ada lewat waktu. Satu perkara itu waktunya 51 hari, harus selesai terhitung dari awal sampai ke banding,” pungkasnya. (lsi)

Sumber : http://www.pk-sejahtera.org/v2/index.php?op=isi&id=6713

VIVAnews – Kejaksaan Agung menyatakan Partai Keadilan Sejahtera tidak melanggar Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum. Jaksa Agung Muda Pidana Umum, Abdul Hakim Ritonga, menyatakan kejaksaan akan menolak memproses kasus kampanye terselubung PKS itu.

“Persoalan PKS tidak termasuk pelanggaran Pemilu. Kampanye itu kan menawarkan visi dan misi program dan mengajak orang lain,” kata Ritonga di kantornya, Jalan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Jumat, 16 Januari 2009.

Ritonga tidak tahu alasan Pengawas Pemilu mengkategorikan demonstrasi anti-Israel 2 Januari 2009 itu sebagai tindak pidana Pemilu. Kejaksaan berpendapat berbeda. “Kalau misalnya naik ke kejaksaan, akan saya suruh kembalikan,” kata Ritonga.

Ritonga melanjutkan, “Dalam pidana Pemilu, kalau buktinya tidak mendukung, harus segera dihentikan.”

Pidana Pemilu, seperti diatur undang-undang, diatur harus diproses selama 14 hari oleh polisi. Setelah itu, jika polisi menilai cukup bukti, dinaikkan ke kejaksaan. Dalam waktu tiga hari, Kejaksaan harus menilainya. Jika bukti kurang, dikembalikan ke polisi.

Panitia Pengawas Pemilu DKI Jakarta melaporkan PKS pada 7 Januari 2009 dengan salah satu terlapor adalah Presiden PKS Tifatul Sembiring. Jika dihitung 14 hari, maka polisi punya waktu mengumpulkan bukti sampai tanggal 21 Januari.

Sumber : http://www.pk-sejahtera.org/v2/index.php?op=isi&id=6711

“Selama penyerangan tetap membabi buta, kita siap bela. Setiap hari korban di Gaza bertambah,” kata Presiden PKS Tifatul Sembiring

Jakarta – Meski telah membawa sejumlah petingginya tersangkut masalah hukum, PKS akan terus berdemo membela Palestina. Hal itu karena penyerangan membabi buta oleh Israel dianggap sudah tidak bisa ditoleransi.

“Selama penyerangan tetap membabi buta, kita siap bela. Setiap hari korban di Gaza bertambah,” kata Presiden PKS Tifatul Sembiring usai diperiksa di Polda Metro Jaya, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (15/1/2009).

Bahkan kata Tifatul, jika pembelaan yang dilakukannya bersama PKS akan membawanya ke penjara. “Kita akan berteriak hentikan serangan itu. Ternyata resikonya kita mau dikurung,” lanjutnya.

Tifatul dan kedua pejabat PKS telah ditetapkan sebagai tersangka terkait demo anti Israel yang digelar beberapa waktu lalu. Panwaslu mengadukan partai ini ke polisi karena dianggap mencuri star kampanye Pemilu 2009. ( ken / ken )

Sumber : http://www.pk-sejahtera.org/v2/index.php?op=isi&id=6709

PK-Sejahtera Online: Jakarta, Polda Metro Jaya hari ini Kamis (15/1) memanggil Presiden PKS, Tifatul SEMBIRING, Ketua DPW PKS DKI, Triwisaksana dan Agus Setiawan sebagai tersangka terkait dengan aduan Panwaslu. Ketiganya dijerat pasal 269 UU No.10 tahun 2008. Menurut Panwaslu PKS disinyalir melakukan kampanye terselubung saat melakukan demo Aksi Solidaritas Palestina Jumat (2/1) yang dihadiri oleh 200 ribu-an massa.

Tifatul merasa belum pernah diklarifikasi Panwaslu tentang tuduhan tersebut. Oleh sebab itu PKS akan mengajukan nota protes ke Panwaslu. “Belum ada omongan apa-apa, baik teguran lisan maupun tulisan kok ujug-ujug saya jadi tersangka, ada apa ini dengan Panwaslu?” Tanya Tifatul.

Lebih lanjut Tifatul menegaskan, bahwa aksi tersebut bukanlah kampanye, melainkan aksi kemanusiaan yang juga dilakukan di negara-negara lain seperti Inggris, Spanyol, Australia, Amerika, Yunani dan negara lain.

Pada aksi lalu spanduk yang diusung PKS antara lain bertuliskan “Save Palestine”, “Zionism Destroys Humanity, Act Now”, dan “One Man One Dollar to Save Palestine”. Dalam aksi itu tidak ada satupun spanduk yang berisi tulisan terkait dengan kampanye partai.

Rakyat Palestina berhak atas kedaulatan dan kemerdekaan sebagaimana tercantum dalam amanat pembukaan UUD 1945. “Aksi kita ini dilandasi dengan semangat menjalankan UUD, bukan kita mau menyampaikan visi misi luar negeri PKS seperti yang dituduhkan Panwaslu”, sangkal Tifatul.

Kalau maslah bendera PKS dipermaslahkan, Tifatul menegaskan bahwa aksi demo itu harus jelas siapa yang melakukannya. “Karena ini kan identitas, semua kelompok yang berdemo juga biasanya bawa identitas, baik itu ormas maupun mahasiswa. Karena yang demo PKS ya wajar dong kita bawa bendera partai!” tegasnya. Identitas ataupun bendera selain berfungsi sebagai tanda juga memudahkan polisi melakukan identifikasi jika dalam aksi tersebut terjadi kekacauan.

Ketika ditanya tentang kesiapan menghadapi ancaman hukuman atas dirinya, dengan tegas Tifatul menjawab, “Kalau saya harus dihukum karena aksi solidaritas untuk rakyat Palestina yang menderita, demi kemanusiaan saya siap dipenjara!”

CP: A.Mabruri MA (Humas PKS), mobile : 081890551

“Perjuangan umat Islam dalam membela kepentingannya akan menjadi prioritas utama ketimbang wacana dan tuduhan aksi yang dinilai berkedok kampanye,” kata Ketua Bidang Perencanaan DPP PKS, Mahfudz Siddiq di Bandung, Rabu (14/1).

Aksi solidaritas untuk Palestina, lanjut Mahfudz, termasuk kebijakan prioritas partai dalam membela seluruh kepentingan komponen umat Islam. Berbagai aksi PKS belakangan ini tidak ada hubungannya dengan kampanye, bahkan perijinan untuk melakukan aksi turun ke jalan itu telah disertai ijin resmi pihak kepolisian.

“Kalau sudah ada ijin untuk aksi solidaritas, jadi di mana letak tuduhan kampanyenya” ucapnya.

Mahfudz menuturkan penggalangan massa yang dilakukan PKS bertujuan untuk menggalang solidaritas. “Jika kami menggunakan bendera PKS, itu karena kami semata membawa nama partai,” terang Mahfudz.

Mahfudz menyatakan, seharusnya Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) lebih jeli dalam memilih kasus pelanggaran pidana Pemilu karena masih banyak calon presiden atau wapres yang telah melakukan kampanye. Ia mengatakan para capres ataupun cawapres tersebut dengan jelas menyebutkan visi dan misinya.

“Jika PKS melakukan kampanye berkedok aksi demo, kami menolak karena tidak pernah menyebutkan visi dan misi partai dalam kegiatan tersebut,” jelasnya.

Anggota Komisi II DPR RI tersebut mengakui keikutsertaan para caleg PKS dalam aksi tersebut namun hal itu dikarenakan mereka adalah para fungsionaris partai. Mereka datang bukan mengatasnamakan caleg namun mereka adalah tokoh, fungsionaris partai.

Terkait tuduhan melakukan kampanye, PKS akan melayangkan nota protes terhadap Panwaslu yang telah menerapkan pasal pelanggaran kampanye.

“Namun jika kasus ini akan terus bergulir ke jalur hukum, PKS akan siap menghadapinya dengan mengikuti prosedur yang ada,” ujar Mahfudz.
Presiden PKS, Tifatul Sembiring ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian atas laporan Panwaslu DKI Jakarta karena melakukan kampanye dengan mengerahkan massa diluar waktu kampanye yang ditetapkan. [*/ana]
http://inilah.com/berita/politik/2009/01/14/75945/pks-tak-berhenti-bela-palestina/

VIVAnews – Lagi-lagi iklan kampanye Partai Golkar dikritik. Partai Keadilan Sejahtera mencap iklan Golkar yang menampilkan keberhasilan di bidang pertanian adalah memalukan. Memalukan karena mengklaim keberhasilan kader PKS, Menteri Pertanian Anton Apriantono. “Golkar malu-maluin saja,” kata Wakil Sekretaris Jenderal PKS, Fahri Hamzah, kepada VIVAnews melalui perbincangan telepon, Selasa, 6 Januari 2009. “Begini. Kita di PKS saja, tidak terlalu mau mengeksploitasi kinerja Pak Anton. Meskipun kenyataan Pak Anton berhasil,” kata Fahri. Anton merupakan satu dari beberapa menteri yang berhasil. “Pangan nasional kita diamankan Pak Anton. Bahkan pangan kita bukan swasembada saja, malah surplus dan bisa ekspor,” ujar Fahri yang juga Wakil Ketua Fraksi PKS di parlemen itu. Namun PKS tak mau mengklaim keberhasilan Anton Apriantono sebagai keberhasilan PKS. “Karena begini, kinerja pemerintah ini kan kinerja tim, kinerja bersama. Meskipun memang Pak Anton sebagai kader PKS dikontrol,” kata Fahri. “Kurang etis bila keberhasilan individual itu diklaim sebagai keberhasilan satu partai.” Sebelumnya, Partai Amanat Nasional juga menuduh Golkar mengklaim keberhasilan kadernya, Bambang Sudibyo, dalam meningkatkan mutu pendidikan. Seharusnya, PAN lebih pantas mengklaim keberhasilan Menteri Pendidikan Nasional itu.

sumber : pk-sejahtera.org
( http://pk-sejahtera.org/v2/index.php?op=isi&id=6649 )